kode klasifikasi arsip. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. kode klasifikasi arsip

U. 600 pekerjaan umum dan ketenaga kerjaan h. Kode Klasifikasi Arsip berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan,. Penentuan Kode Klasifikasi hendaknya tepat, tetap dan sesuai dengan permasalahan yang utama. 500 perekonomian g. E. 3, Batam - 29461 (0778) 462069. (5) Prosedur pemberkasan arsip aktif. 16/PRT/M/2018, BN. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1596/K/SU/2011 Tentang Uraian Jabatan Struktural , Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengawasan. Tipe Dokumen. sub-sub masalah. 2 Laporan OT. 5. Pasal 25 Memorandum merupakan Naskah Dinas internal yangPedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat. U. Lebih terperinci. Kabupaten/Kota yang menyatakan kode klasifikasi arsip ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. c. Identifikasi Arsip Terjaga adalah kegiatan untuk melaksanakan pendataan dan penentuan Arsip Dinamis yang memenuhi kriteria sebagai Arsip Terjaga. Peraturan ANRI NO. 5. KODE KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. KODE. c. 2,Satya Lencana 002. Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah. KESATU : Menetapkan Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Peraturan Perundang-undangan. 3) box arsip ditempatkan di dalam rak arsip. 43 Tahun 2009 adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan. 88 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingukungan Kemendagri Dan PEMDA | PPID Kab. KM. 22. bahwa sesuai dengan pelaksanaan Pasal 374 ayat (2) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangannomor Arsip; d. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip Substantif di Lingkungan. Tipe Dokumen. Pemberkasan Arsip; 2. Bagian Ketiga Penggunaan KodeKlasifIkasi Pasal6 (1) Setiaparsipyangtercipta wajibdiklasifikasikan dengan menggunakan kode klasifIkasiberdasarkan fungsi, kegiatan, dan transaksinya. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatSebagaimana diketahui bahwa Permendagri 83 Tahun 2022 tentang kode klasifikasi arsip adalah pedoman bagi instansi pemerintah dalam pengelolaan arsip dinamis agar terjadi sinkronisasi informasi kearsipan antara kementerian dan pemerintah daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. 11. 00:kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. ABSTRAK: bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019. 01 adalah untuk sub-sub masalah yang ada kaitannya dengan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai meliputi bezetting dan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rincian alokasi formasi CPNS, formasi tenaga penugasan khusus D-III Kesehatan, perencanaan kebutuhan tenaga penugasan. Pasal 3 Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip. Tanggal f. 159/UM. Kode arsip • Kode arsip merupakan tanda pengenal urusan arsip dari klasifikasi sebagai penuntun ke tempat arsipnya, biasanya berbentuk angka, huruf atau keduanya. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019. 1, PERSERTIFIKATAN TANAH b. 1 53. c. Penggunaan Kode Klasifikasi Pasal 6 (1) Setiap arsip yang tercipta wajib diklasifikasikan dengan menggunakan Kode Klasifikasi berdasarkan fungsi, kegiatan, dan transaksinya. Indonesia. PR. 01 a Daftar Registrasi Ulang Mahasiswa Lama meliputi: KRS, KHS b Daftar Registrasi Mahasiswa Baru meliputi: KRS c Registrasi administrasi mahasiswa pindahan/pindah prodi/pindah jurusan/keluarkode Klasifikasi Arsip, uraian informasi/judul Arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. kode klasifikasi arsip 1. 3 sumatera barat. Nomor item arsip c. B. KODE KLASIFIKASI ARSIP KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 000 UMUM 000. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. Klasifiasi arsip Kementerian Perdagangan menggunakan kode dalam bentuk kombinasi huruf dan angka. 6. go. Mencabut Perka ANRI No. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Nomor Dokumen 30288 Tanggal Publish 25 Nopember 2022 Penerbit PPID Utama Kamus Istilah Otonomi Daerah ini disusun untuk membantu masyarakat luas dalam memahami proses desentralisasi di Indonesia secara lebih baik. KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH. Penyusunan Buku Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Unit Kearsipan PT Semen Padang - Nova Yulistika, Elva Rahmah PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI UNIT KEARSIPAN PT SEMEN PADANG Nova Yulistika1, Elva Rahmah2 Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang email: [email protected]. Tata Naskah Dinas, adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan. PERTANAHANAN 0. tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969); 2 5. arsip fasilitatif kode klasifikasi jenis arsip/ kelompok arsip ir inspektorat utama ir. 00 LK. klasifikasi arsip. 03 audit lainnya ir. 1 Garuda . Bacalah versi online KLASIFIKASI_ARSIP_DAN_INDEKS_ARSIP[1] tersebut. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip. Bagi yang membutuhkan Buku Pintar Elektronik Kode Klasifikasi Arsip Sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 (EXCEL), silahkan download melalui link yang tersedia. Status. (3) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip. Identifikasi Arsip Vital adalah kegiatan pendataan dan penentuan Arsip yang memenuhi kriteria sebagai Arsip Vital. arsip fasilitatif kode klasifikasi jenis arsip/ kelompok arsip ir inspektorat utama ir. Author. memastikan Arsip yang diberkaskan memiliki Kode Klasifikasi yang tepat dan disimpan sesuai dengan Klasifikasi Arsip; d. Modul Kearsipan - 50 Contoh kode klasifikasi arsip yang berlaku di pemerintahan pusat : KP Kepegawaian . Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Daerah merupakan acuan pengelolaan arsip dinamis bagi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Daerah. Kode Arsip. LINK DOWNLOAD DISINI atau LINK DOWNLOAD ALTERNATIF DISINI. go. Jenis Peraturan. Nomor. Nomor. Peraturan Bupati Rembang Nomor 031 Tahun 2006 dan Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 dicabut. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. b. Keberhasilan pemberian Kode Klasifikasi, diperlukan kecermatan dan keterampilan kerja dalam menafsirkan masalah-masalah yang utama dalam klasifikasi tersebut. uraian informasi Arsip; e. 9. Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2-3 : Retensi Arsip, 2 retensi aktif, 3 retensi inaktif 5. Pembinaan; dan 5. Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf (alfabetis) dan angka (numerik). Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari. 20. 2019/No. 4 Tahun 2021; PKPU No. Sheet1 KODE KLASIFIKASI 000,UMUM 001,LAMBANG 001. Bentuk Singkat. Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2013. 01. Klasifikasi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan;dan b. (7) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip. memastikan Arsip ditata dan disimpan dengan menggunakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan standar. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan. Kode Klasifikasi adalah tanda pengenal urusan suatu dokumen dari klasifikasi yang telah ditetapkan. Alat : a. Pemakaian kode pembantu dengan jalan ditambahkan di belakang kode klasifikasi yang memerlukan rincian lebih lanjut, sehingga akan memberikan pengertian tersendiri terhadap arsip. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pasal 4 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 116 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Arsip di LingkunganKlasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238); 5. U. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43. ABSTRAK PERATURAN. 02 adalah untuk sub sub masalah berkaitan dengan pelayanan darah (Quickwins) yang berkerja sama dengan dinas kesehatan melalui unit transfusi darah dan rumah sakit meliputi persiapan penyusunan pedoman (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), persiapan bimbingan teknis (monitoring, evaluasi, penilaian. 2. ), dan garis bawah ( _ ) , sebagai contoh: P0-130. 700 pengawasanKode klasifikasi arsip yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. keterangan Guna melakukan pemberkasan arsif aktif perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut: a. Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pemberian Kode Klasifikasi Arsip dalam proses Tata Kearsipan bagi PD. Pasal 4 . kode unit kerja kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia w. 427,. c. bahwa untuk mendukung tertib administrasi dalampelaksanaan klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis secara lebih efektif dan efisien, perlu mengatur klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian. 1 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Keputusan Walikota Nomor 248 Tahun 2023 Tentang Kode Klasifikasi Arsip . sub masalah; danPenggunaan kode klasifikasi arsip KP. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah DaerahKode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri. Judul. kode klasifikasi; d. jumlah; dan g. dan tanggung jawab kcdinasan pada jabatannya. Kementerian Perhubungan. Judul. Urusan Perikanan; 5. penyesuaian materi, mengenai kode klasifikasi arsip, sehingga Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia perlu diganti; a. Nomor: RES,1. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. 02. 1 Garuda 001. Peraturan Perundang-undangan. Tajuk Entri Utama. 2016/NO. 7. TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM POLA KLASIFIKASI ARSIP A. Sistem klasifikasi kearsipan Kementerian BUMN terdiri dan beberapa subyek besar yang tertera pada label tempat penyimpanan. (3) Penyusunan klasifikasi Arsip dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl. 3. menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. 57; Oleh: ekoparis; Unduh. keterangan. Pemberian kode klasifikasi atau penomoran pada setiap naskah dinas dibuat dengan urutan sebagai berikut: a. (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 02 Trilateral Meeting. Belum Tersedia. 13. Keputusan Menteri. 2 sumatera utara w. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1958 Tahun 2018 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan (KKK) yang dibuat oleh JDIH di lingkungan BPK. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA. Berita AcaraArsip. Tahun Terbit. bahwa sesuai dengan pelaksanaan Pasal 374 ayat (2) huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 00. Kock Klasifika si Arsip adalah tanda pcngcnal ur usa n sua tu Ar sip yang tcrdiri atas huruf dan angka (alfanurncrik] dari klasifikasi ar sip yang tclah ditctapkan. Sedangkan isi berkas memuat Nomor berkas, Nomor item arsip, Kode klasifikasi, Uraian informasi arsip,tanggal,jJumlah, dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. KLASIFIKASI ARSIP (2) Pasal 4 (1) Klasifikasi arsip digunakan untuk pengelolaan arsip dinamis bagi unit kearsipan di Lingkungan Pemerintab Daerab. 00. : Isikan Sumber Teks Peraturan. 040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN/ KEARSIPAN/ SANDI 050 PERENCANAAN 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN 070 PENELITIAN 080 KONPERENSI 090 PERJALANAN DINAS. Nomor. Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi dan tugas Pencipta Arsip sebagai . maritim. Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah. Penentuan kode dengan menggunakan kode klasifikasi arsip dilakukan cara sebagai berikut: 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Urusan Perdagangan; 3. id : 11 hlm. There are no reviews yet. Penggunaan kode klasifikasi arsip YP. 00 evaluasi dan penilaian proses tata kelolaMEMUTUSKAN . Judul. Download semua halaman 1-13. Kode arsip • Kode arsip merupakan tanda pengenal urusan arsip dari klasifikasi sebagai penuntun ke tempat arsipnya, biasanya berbentuk angka, huruf atau keduanya. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2010 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Perumahan Rakyat UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 00 audit ir. 6.