peraturan tata naskah dinas. 30 Desember 2020. peraturan tata naskah dinas

id: 4 Hlm. Badan / Pengarang. Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Tata Naskah Dinas Perpustakaan Nasional; Mengingat : 1. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang. susunan dan bentuk naskah dinas g. lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; b. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 11 Februari 2021. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan. kode komponen perangkat kode komponen perangkat daerah. 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Naskah. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan prosessidang atau rapat. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik. Peraturan Menaker Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan: Tajuk Entri Utama: Indonesia. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. Universitas Negeri Malang telah menerbitkan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai cap dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/ 1. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. peraturan pemimpin perguruan tinggi negeri. bahwa dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 241 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;Tata Naskah Dinas Universitas Indonesia merupakan acuan pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. 62. E. Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi. 30 Desember 2020. (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas yang aman secara fisik dan substansi. Pasal 1 Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. ABSTRAK: a. Nomor Tambahan. Dinas Universitas menggunakan nama Pendidikan dan Kebudayaan seperti contoh terlampir terhitung mulai tanggal 2 Februari 2020. NOMOR KM 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Paragraf 4 Naskah Dinas Penugasan Pasal 14 (1) Naskah Dinas penugasan. Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 24 Th 2009; UU. Badan/Pengarang: Pasuruan (Kabupaten) Judul: PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 186 TAHUN. 28. 4, BN 2022 NO ; 201; PERATURAN GO. Dokumen Peraturan : Permendag No. Pejabat Pengundangan. jenis Surat Pengantar; b. Judul. Judul. Judul. 9, BN. U. Semua Dokumen. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, telah ditetapkan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kernen terian Keuangan yc. id: 4 Hlm. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. TIM SIAT DEV. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan kedinasan perlu mengatur tata naskah; bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2007 tentang Tata Naskah Dinas perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. id : 8 hlm. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 525. E. PERATURANPEDIA. B. JDIH Kementerian Keuangan ; Bahasa; Sunyi; Login ; Beranda ; Dokumen Hukum ; Informasi Lain ; Perihal ; Detail Peraturan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 12. Peraturan b. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pejabat Pengundangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan. 01/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan. f 2021, No. 4. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Jakarta. Tipe Dokumen. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);. Memahami. menpan. Nomor Tambahan. Nomor Pengundangan. id: 55 hlm. 26 Januari 2023. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PANRB dimaksudkan sebagai acuan pembuatan dan pengelolaan tata naskah dinas setiap unit kerja di lingkungan. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Diubah dengan: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling. Peraturan Menristekdikti No 51 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenangberisi catatan. diperlukan adanya keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan;. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang. Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan ini berisi tentang sistematika pedoman Tata Naskah Dinas. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman · Tata Naskah Dinas (Serita NegaraTipe Dokumen. Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. TND, TATA NASKAH DINAS, ARSIP: Status Peraturan : tanggal Mencabut oleh Peraturan Perpustakaan Nasional no 3 tahun 2015 : Bahasa : Bahasa Indonesia: Lokasi : Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional: Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara: File Peraturan:Tipe Dokumen. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG. Tipe Dokumen. Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas : Ditetapkan Tanggal : 25 Juni 2021; Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021 :60. bahwa pengaturan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2018. PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 7. Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata. Judul Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan ini berisi tentang jenis, bentuk, format, penomoran, penandatanganan, penggunaan kop surat dan cap dinas, serta penyimpanan dan pengarsipan naskah di BKN. Tahun Pengundangan. 2016. Tahun. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Judul. KETENTUAN UMUM . Tata Persuratan Dinas adalah peraturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat-menyurat yang dilaksanakan oleh. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota? Unduh dan baca dokumen resmi berformat pdf yang berisi peraturan, pedoman, dan contoh naskah dinas yang berlaku sejak tahun 2021. 5. Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 November. d. Permendagri No 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. fisik; dan/ a tau b. Indonesia. 2022. U. Naskah Dinas Khusus 1. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. PERGUB ini terdiri atas 161 hlm, termasuk 155 hlm Lampiran. 31, BN. ABSTRAK: a. Pelaksanaan tata naskah dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. TATA NASKAH DINAS PERPUSTAKAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan: bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kementerian Kesehatan di bidang. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. : Indonesia. Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di. ng mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah; b. No. Judul. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : a. U. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan melalui penyelenggaraan Tata Naskah Dinas yang aman secara fisik dan substansi. E. Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 144, 2023 KEMENDAGRI. terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum; 3. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMEN-KP/2019. lampiran : peraturan wali kota bandung nomor : 11 tahun 2022 tanggal : 28 januari 2022 i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah. terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Naskah Dinas Arahan. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan BPKP, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, seragam, serta terpadu dengan instansi pemerintah lainnya. Naskah dinas kemenag. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada; Mengingat : 1. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada; b. 1. Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; b. Pedoman Tata Naskah Dinas. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan Kepala ANRI : 2 / 2014 : PEDOMAN TATA NASKAH DINAS : Katalog : Abstrak : Download : Dicabut Peraturan Kepala ANRI No. 1505, jdih. JENIS NASKAH DINAS ELEKTRONIK Pasal 5 Jenis Naskah Dinas Elektronik sesuai ketentuan jenis Naskah Dinas dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; pejabat. Contoh: 005/001/423. 2019/NO. Pencantuman Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani naskah dinas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, yaitu hanya dilakukan pada naskah dinas: a. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BESAR, Menimbang : a. bahwa tata naskah dinas Kementerian Pemuda dan. ABSTRAK:: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor DETAIL PERATURAN Abstrak. B. (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di. 15, BN. 22, BN 2020/ NO 1417; : 40 HLM. Sasaran 1. 3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; b. FULL TEXT ABSTRAK. tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 2. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau Pedoman Tata Naskah Dinas. 62. 2016/No. 533, peraturan. Indonesia, Kabupaten Cilacap. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6). Undang-Undang Nomor 16 Tahun. Naskah Dinas lainnya. Keputusan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produkUmum Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. 6, jdih. TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan. : Peraturan Perundang-undangan. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN. Peraturan ANRI tersebut diacu oleh Kementerian Kesehatan RI dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan bomor 14 tahun 2017. Pedoman Tata Naskah. 2020.